Bapenda Jombang Perketat Pengawasan PAD dan Pajak Digital
JOMBANG | SPJNews.id – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Jombang terus memperkuat pengawasan terhadap pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna menekan potensi kebocoran pajak dan retribusi. Langkah tersebut dilakukan melalui monitoring ketat, evaluasi rutin, hingga penerapan sistem digitalisasi pembayaran pajak.
Pihak Bapenda menegaskan, pengawasan dilakukan secara intensif terhadap berbagai sektor usaha seperti restoran, kafe, pasar, hingga objek retribusi daerah lainnya yang dinilai memiliki potensi besar mendongkrak PAD.
“Kami terus melakukan pengawasan dan monitoring secara ketat agar potensi kebocoran dapat ditekan dan target pendapatan daerah bisa tercapai,” ujar pihak Bapenda Jombang.
Selain itu, Bapenda juga menggandeng sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup, Disdagrin, hingga Inspektorat untuk memperkuat pengawasan retribusi dan penggalian potensi pendapatan baru.
Dalam waktu dekat, Bapenda bersama BPKP dan Inspektorat berencana menggelar sosialisasi penyusunan kertas kerja penentuan target PAD berbasis potensi riil di lapangan. Langkah ini dinilai penting untuk memetakan objek pajak dan retribusi secara lebih akurat.
Di sisi lain, digitalisasi layanan pajak terus dikembangkan. Salah satunya melalui penggunaan barcode dan QRIS pada sistem pembayaran pajak daerah. Dengan sistem tersebut, masyarakat dapat mengecek lokasi objek pajak sesuai NOP, mengetahui status pembayaran, hingga melakukan pembayaran secara non tunai.
Bapenda juga mulai menerapkan sistem “Pasti Bayar” di desa-desa untuk mempermudah pembayaran pajak secara kolektif melalui satu e-billing.
“Digitalisasi ini untuk mempermudah masyarakat sekaligus mengurangi transaksi tunai agar lebih transparan dan akuntabel,” jelasnya.
Meski demikian, Bapenda mengakui masih ada tantangan dalam pengelolaan aset daerah, terutama aset tanah dan fasilitas umum yang memiliki potensi PAD namun belum tergarap maksimal. Untuk itu, koordinasi lintas OPD akan terus diperkuat.
Dengan berbagai langkah tersebut, Pemkab Jombang optimistis target PAD tahun 2026 dapat meningkat dan pengelolaan pendapatan daerah semakin efektif, transparan, serta modern. (Ratno)